PRO DAN KONTRA PENGESAHAN UU BHP

25 Desember 2008 at 5:39 15 komentar


Refleksi Dunia Pendidikan di Akhir Tahun 2008

AKHIR TAHUN 2008 dan menjelang awal tahun 2009, pemerintah Indonesia membuka gebrakan baru di dunia pendidikan yaitu disahkannya Rencana Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan [RUU-BHP]. Pengesahan RUU BHP telah dilakukan pada tanggal 17 Desember 2008. Banyak pihak pro dan kontra terhadap pengesahan UU BHP. Mereka berbeda pendapat tentang produk Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Formal. Fokus permasalahan yaitu terletak pada sistem pendanaan yang diatur dalam UU BHP.

Eksistensi UU BHP merupakan bagian dari amanat UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, hal ini dikemukakan pada Pasal 53 UU Sisdiknas yang memerintahkan agar penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Sehubungan dengan itu, Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas memerintahkan agar ketentuan tentang badan hukum pendidikan ditetapkan dengan undang-undang tersendiri.

Pihak pro dan kontra pengesahan UU BHP, di satu sisi mengganggap kehadiran UU BHP merupakan pencerahan bagi dunia pendidikan, sekaligus dijadikan sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia. Namun, di sisi lain justeru kehadiran UU BHP merupakan sebagai bentuk kapitalisme dunia pendidikan, yang berdampak pada liberalisasi penyelenggaraan pendidikan, dan menggambarkan penghindaran tanggung jawab kewajiban pemerintah pada dunia pendidikan.

Pemerintah mengganggap UU BHP sudah final dan isinya tidak memberatkan orang tua dan masyarakat. Di dalam UU BHP disebutkan bahwa peserta didik hanya membayar biaya pendidikan paling banyak 1/3 dari biaya operasional dari satu satuan pendidikan. Artinya, UU BHP membatasi biaya yang harus dikeluarkan orang tua yaitu maksimal 1/3 bagian dari biaya operasional yang dianggarkan oleh penyelenggaraan pendidikan. Padahal di SD dan SMP sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD Rp 400.000,00 per unit/bulan untuk kota, sedangkan bagi kabupaten Rp 397.000,00. Untuk SMP perkotaan Rp 575.000,00 dan kabupaten Rp 570.000,00. Kalau sudah ada dana BOS, berarti sekolah tidak diperkenankan menarik iuran lain. Yang menjadi pertanyaan ”Apakah jumlah yang diberikan itu cukup untuk mendanai biaya operasional pendidikan, meskipun pada tahun 2009 dana BOS itu telah naik 50% dari tahun lalu?” Dengan adanya UU BHP pemerintah hanya membantu biaya operasional 2/3 bagian, sedangkan 1/3 bagiannya dibebankan kepada orang tua. Jadi, terdapat kerancuan mengenai pendanaan operasional khusus bagi penyelenggaraan pendidikan di tingkat SD dan SMP, di mana biaya pendidikan masih dibebankan kepada orang tua. Jadi, keesokan hari akan bermunculan pihak SD dan SMP kembali memungut biaya pendidikan seperti dulu lagi (BP3).

Beberapa kalangan yang kontra berpendapat bahwa pemerintah hanya akan mendanai SD dan SMP atau setingkatnya, yang disebut sebagai public goods, sedangkan SMA/sederajat sampai Perguruan Tinggi disebut private goods, artinya pemerintah tidak mendanainya.

Formulasi pendanaan biaya pendidikan SMA dan PT pasca pengesahan UU BHP banyak menuai protes dari berbagai kalangan, terutama Perguruan Tinggi. Pihak yang kontra mendesak agar pengesahan UU BHP perlu ditinjau ulang kembali terutama dalam hal pembagian pendanaan pendidikan dan sisa hasil usaha. Kelompok mahasiswa menjadi gamang dan mengganggap biaya pendidikan di kemudian hari akan terus membengkak. Oleh karena itu, mereka terus melancar aksi protes untuk menolak UU BHP.

UU BHP menegaskan jika PTN sudah berbentuk BHP maka sanksi yang diberlakukan apabila terjadi pelanggaran BHP yaitu kurungan penjara selama 5 tahun dan ditambah denda sebesar Rp 500 juta. Sementara itu, Mendiknas mengatakan bahwa pemerintah mendorong PTN untuk semakin kreatif, mandiri, dan memberikan rambu-rambu yang jelas dan memberikan perlindungan kepada peserta didik dan mahasiswa. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, Fasli Jalal, juga menjelaskan, pengesahan RUU BHP ini akan sangat bermakna bagi akses dan pembiayaan pendidikan, khususnya mahasiswa yang berkategori kurang mampu. Meskipun mahasiswa masih dapat dipungut biaya operasional, tetapi besarnya maksimal sepertiganya dan PTN yang sudah BHP harus menjaring 20% dana yang berasal dari mahasiswa kurang mampu. Untuk bantuan pemerintah kepada PTN, akan bersumber dari hibah kompetisi. Artinya, Pemerintah akan memberikan bantuan berdasarkan kinerja, kompetensi, dan proposal pengajuan bantuan dari PTN.

Sebagai bahan renungan dan refleksi terhadap dunia pendidikan akhir tahun 2008 dan memasuki tahun baru 2009, ternyata UU BHP menambah ’catatan merah’ dunia pendidikan di Indonesia. Maksud dan tujuan produk hukum UU BHP masih perlu diselidiki dan ditelaah kembali. Apakah ini merupakan suatu ’kemajuan’ atau ’kemunduran’ bagi dunia pendidikan di Indonesia.

Sebagai catatan akhir tulisan ini penulis menambahkan bahwa pengesahan UU BHP, hendaknya harus memperhatikan 4 aspek. Pertama, aspek fungsi negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, kewajiban negara dan Pemerintah dalam bidang pendidikan, serta hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan (Pasal 31 UUD 1945). Kedua, aspek filosofis yakni cita-cita untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan bermakna bagi kehidupan bangsa. Ketiga, aspek pengaturan mengenai badan hukum pendidikan, sebagai implementasi tanggung jawab negara. Keempat, aspek aspirasi masyarakat, yang harus mendapat perhatian agar tidak menimbulkan kekacauan dan permasalahan baru dunia pendidikan di kemudian hari. Dari keempat aspek tersebut terbesit suatu pertanyaan “Apakah pengesahan UU BHP telah memenuhi keempat aspek di atas?” Wallahualam***



Entry filed under: Pendidikan. Tags: , , , , , , , , , .

Ujian Nasional SMP dan SMA IPA/IPS ANTIVIRUS ANSAV DAN PCMAV VERSI TERBARU

15 Komentar Add your own

  • 1. namakuananda  |  25 Desember 2008 pukul 11:52

    ijin donlot UU BHP nya pak,

    semoga lekas beres deh masalahnya.

    Balas
  • 2. setiawan  |  25 Desember 2008 pukul 15:12

    aku jg ikutan download deh……

    Balas
  • 3. ANNA  |  25 Desember 2008 pukul 20:08

    kok harus ada UU Bhp cih?
    kan biaya pendidikan jadi mahal

    Balas
  • 4. Ryan_Jakarta  |  25 Desember 2008 pukul 22:58

    UU BHP mestinya ditolak nih. Betul gak??

    Balas
  • 5. ipet  |  26 Desember 2008 pukul 10:55

    pengesahan UU BHP perlu dikaji kembali agar tidak terjadi kesimpang siuran di masyarakat

    Balas
  • 6. M Rizal F.  |  26 Desember 2008 pukul 19:40

    mahasiswa UNSRI tolak keras UU BHP

    Balas
  • 7. Ilham  |  26 Desember 2008 pukul 20:44

    prihatin dg dunia pendidikan. kita tertinggal dengan India dan Malaysia yang bisa mengenyam pendidikan gratis.

    Balas
  • 8. abuthoriq  |  31 Desember 2008 pukul 16:49

    Yang pro hanya yang telah menerima uang suap saja

    =============
    Tarmizi Ramadhan menjawab:
    Soall suap-menyuap, karena seseorang saling membutuhkan. Ah… Bapak bisa aja…. Makasih telah berkunjung ke mari.

    Balas
  • 9. kurni  |  3 Januari 2009 pukul 18:59

    aq seorang mahasiswi anak seorang guru SD…
    jika memang UU BHP telah disahkan,,,saya mhon kepda instansi universitas untuk tidak menjadikan pendidikan sebagai ladang mencari uang…namun, UU BHP ini ada benarnya,asal pihak universitas bisa mengmbil kebijakn sebijak mungkin…untuk biaya kuliah jika semakin mahl, tolonglah jgn dipukul rata kepada semua mahasiswa/i,,,krn mreka memiliki latar belkng ekonmi yng berbeda…tolong dicontoh IPB…pembayarannya berbeda-beda sesuai latar belakng ekonomi keluarganya…maksih.

    ==============
    Tarmizi Ramadhan menjawab:
    Mudah-mudahan saja ada yang peduli dengan nasib anak bangsa yang ingin memajukan pendidikan….

    Balas
  • 10. prabu  |  12 Januari 2009 pukul 22:19

    Pendidikan di Indonesia sekarang sedang mengalami kemunduran dengan disyahkannya UU BHP, rakyat miskin dilarang sekolah.
    Pengesahan UU BHP ini akibat Indonesia terlalu nurut sama IMF dan bank dunia yang akan menjadikan negara berkembang sebagai obyek penjajahan neolberalisme melalui pasar bebasnya.
    http://www.warnadunia.com/

    Salam kenal^_^

    Balas
  • 11. yusup  |  19 Januari 2009 pukul 8:39

    ijin dwonload uu bhp ya pak..

    =============
    @Yusup:

    Silakan Yusup, semoga bermanfaat…

    Balas
  • 12. kaizendojo  |  23 Januari 2009 pukul 22:15

    THANKS, uu bhp pENYENGSARA RAKYAT

    =============
    Tarmizi Ramadhan menjawab:
    Terima kasih kembali….

    Balas
  • 13. winsolu  |  18 Februari 2009 pukul 9:13

    UU BHP = kemunduran pendidikan = kemunduran bangsa Indonesia

    Balas
  • 14. tyara  |  16 Maret 2009 pukul 13:20

    ich cmakin gila nie bangsa indonesia..ich gila

    Balas
  • 15. Rie  |  9 Juni 2010 pukul 12:20

    BHP sah = sekolah makin MAHAAAL
    bagaimana nasib orang kecil yang pengin sekolah
    beasiswa ADA, tapi yang dapat kok orang berpunya???

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Jika Anda berminat menautkan blog ini, copy dan paste kode banner di bawah ini ke blog atau situs Anda.
<a href="https://tarmizi.wordpress.com" target="_blank"><img src="http://cdn-users1.imagechef.com/ic/stored/2/100319/anmfe5cf44cf7742a9b.gif" align="Center">

Translate Isi Blog

Arabic Korean Japanese Chinese Simplified Russian Portuguese English French German Spain Italian Dutch

Yang sedang online saat ini

free counters

Statistik Blog

Statistik Kunjungan

  • 1,456,161 Pengunjung

Arsip

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabunglah dengan 53 pengikut lainnya

RSS Blogger Indonesia

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

FACEBOOK

Profil Facebook Tarmizi Ramadhan



Lintas Berita – Berita Terbaru


POLLING TERBUKA

Kompetisi Blog Kebahasaan

balaibahasabandung.web.id

Kalender

Desember 2008
S S R K J S M
« Nov   Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Twitter


%d blogger menyukai ini: